• Minggu, 25 September 2022

Meidy Tinangon: Kerangka Hukum Pemilu Beri Ruang Wujudkan Keadilan Pemilu

- Minggu, 14 Agustus 2022 | 18:51 WIB
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon (Dok Wale Pemilu)
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon (Dok Wale Pemilu)

KLIKMANADO.COM- Dewan Pimpinan Daerah GAMKI Sulawesi Utara menggelar ajang pembelajaran demokrasi bagi generasi muda bertajuk Democracy Class atau Kelas Demokrasi, Jumat (12/8/2022).

Kegiatan ini untuk adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran akan nilai-nilai demokrasi dan sebagai wadah membentuk masyarakat yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik, serta meningkatkan kualitas partisipasi  pemilih.

Anggota KPU Sulut Meidy Tinangon yang juga sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, didaulat menjadi salah satu pembicara pada kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan yang digelar secara daring itu, Tinangon membawakan materi penyuluhan hukum dengan topik “Electoral Justice System dalam Pemilu dan Pemilihan".

Berbicara tentang electoral justice atau keadilan pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, menurut Tinangon, tentu tak lepas dari keterkaitannya dengan kerangka hukum pemilu di negara kita.

“Dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ungkap Tinangon sambil menambahkan bahwa ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menurutnya, dengan diadopsinya norma “adil” sebagai sebuah asas penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu dan Pemilihan maka keadilan pemilu wajib menjiwai atau menjadi substansi dalam setiap penyelenggaraan demokrasi elektoral yaitu pemilu dan pemilihan (pilkada).

Selanjutnya, Tinangon memaparkan terdapat tiga konsep penting dalam pengertian tentang keadilan pemilu yaitu: kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak dan adanya jaminan pemulihan terhadap hak yang dilanggar.

Sedangkan terkait electoral justice system atau sistem keadilan pemilu menurut Tinangon  mencakup mekanisme sistem keadilan dalam penyelenggaraan pemilu yaitu: adanya tindakan pencegahan sengketa dan pelanggaran, sistem penyelesaian sengketa dan pelanggaran formal, dan penyelesaian sengketa alternatif atau non formal.

Halaman:

Editor: Yinthze Gunde

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CEP Maju Senayan di 2024, Target Golkar 2 Kursi

Selasa, 26 Juli 2022 | 16:37 WIB
X