• Minggu, 14 Agustus 2022

Gerakan Perempuan Sulut Sebut Timsel Calon Anggota Bawaslu Provinsi tak Miliki Perspektif Gender

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 06:53 WIB
Logo Bawaslu (Ist)
Logo Bawaslu (Ist)


KLIKMANADO.COM- Pengumuman calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dikeluarkan oleh tim seleksi calon Anggota Bawaslu tertanggal 2 Agustus 2022 sangat disayangkan oleh Gerakan Perempuan Sulut (GPS), karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Enam orang calon yang lolos semuanya laki-laki.

Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu sudah jelas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 10 ayat (7) yang menyatakan bahwa komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan Pasal 92 ayat (11) yang menyatakan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu, keanggotaan Bawaslu Provinsi dan keanggotaan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Baca Juga: Pendaftaran di KPU RI, Parpol di Sulut Diminta Tak Kerahkan Massa

Ketentuan itu seharusnya menjadi catatan bagi penguatan demokrasi yang berperspektif gender dengan menghadirkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan-keputusan publik khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu, yang mengedepankan keterlibatan perempuan di dalamnya sebagaimana kebijakan affirmative action dalam sistem demokrasi.

“Sebelum melaksanakan Tahapan Pemilihan Calon Bawaslu Provinsi, Tim Seleksi sudah mendapat pembekalan secara kolektif yang difasilitasi Sekretariat Bawaslu RI dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten untuk menegakkan aturan termasuk keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.

Baca Juga: Peran Partai Politik dan Strategi Pendidikan Pemilih KPU Menuju Pemilu Serentak 2024

“Sangat disayangkan terjadi di Sulawesi Utara, penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sulut tidak mengakomodir perempuan untuk mengawal dan mengawasi jalannya tahapan Pemilu 2024. Ke depan regulasi Pemilu perlu di amandemen kembali untuk pelibatan Tim Seleksi dari berbagai unsur seperti Tokoh Masyarakat/aktivis gerakan masyarakat sipil, keterwakilan pemerintah, dan bukan hanya pihak akademisi saja. Agar hasilnya bisa menjawab pentingnya affirmative action,” ucap Vivi George, Swara Parangpuan Sulut.

Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan di bidang politik yang sudah diratifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 1984, selain diatur dalam UU tentang Pemilu terkait keterwakilan perempuan 30% di KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah. Keterwakilan perempuan penting harus terpenuhi karena menjadi akses bagi perempuan untuk masuk di dalam institusi politik dimana muaranya adalah mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Baca Juga: Ini Perbedaan Keputusan dan Peraturan KPU

“Selain itu, memastikan struktur penyelenggara dan pelaksanaan pemilu yang berkeadilan gender. Maka tim seleksi harus memiliki perspektif gender, karena perspektif ini akan menghasilkan aturan-aturan pelaksanaan pemilhan umum yang bersifat inklusif termasuk mengakomodir kelompok perempuan,” tambah Ruth Ketsia Wangkai, Koordinator GPS.

Halaman:

Editor: Yinthze Gunde

Tags

Artikel Terkait

Terkini

CEP Maju Senayan di 2024, Target Golkar 2 Kursi

Selasa, 26 Juli 2022 | 16:37 WIB
X