KLIKMANADO.COM- Komisi IV bidang Kesejahteraan menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Daerah di ruang rapat IV, Senin (6/2/2023) siang.
Dalam hearing tersebut, Komisi IV mempertanyakan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang sudah diterapkan di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, namun ternyata belum dipahami benar oleh sekolah-sekolah, guru dan siswa.
Baca Juga: 2023 Diramal Tahun Resesi, DPRD Sulut Usulkan Anggaran Makan Minum Dipangkas
Sekretaris Komisi IV, Cindy Wurangian memaparkan temuan pihaknya saat melakukan kunjungan kerja di wilayah Bolmong, beberapa waktu lalu. Dimana ada sekolah yang tidak tahu dan belum menerapkan IKM.
"Saat kami bertanya pada para siswa apa yang dipelajari dari IKM, mereka menjawab salah satunya tentang jejak karbon. Tapi ketika kami bertanya pada tenaga pendidik apa itu jejak karbon, mereka tidak bisa menjawab. Mereka saja tidak tahu, apalagi para siswa," beber Cindy.
Baca Juga: FPG Minta APBD 2023 Sebesar-besarnya untuk Kepentingan Rakyat Sulut
Ia pun meminta Dikda untuk memperhatikan hal ini.
"Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang melabel sudah IKM tapi tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan IKM tersebut," tambah dia.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV, Vonny Paat. Ia membeberkan, ada sekolah yang masih menerapkan kurikulum 13 karena minimnya sosialisasi IKM.
"Saya minta penjelasan, apakah IKM ini harus diterapkan di sekolah-sekolah, dan apa yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah. Karena saat kami kunjungan kerja di Bolmong, kami di antar ke sekolah-sekolah yang tidak tahu IKM, dan belum menerapkan IKM," kata Vonny.
Baca Juga: Setuju Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Legislator FPDIP Sulut: Tapi Bukan Berarti Pemerintahan Longgar
Kepala Dikda Sulut, Grace Punuh dalam penjelasannya mengakui bahwa saat ini ada sekolah yang memakai dua kurikulum, yaitu IKM dan kurikulum 13.
"Seperti contoh ada sekolah yang menerapkan IKM 1, yang menerapkan dua kurikulum. IKM dan kurikulum 13. Nanti akan berubah menjadi IKM 2 mandiri berbagi. Sebenarnya IKM ini sudah diterapkan saat covid, dimana sekolah yang sudah siap bisa menerapkan. Tapi belum wajib," jelasnya.
Ia juga mengakui, di Bolmong memang masih kurang sekolah yang menerapkan IKM.
Artikel Terkait
Anggota DPRD Sulut Turun Reses, Nelayan Desa Popareng Berharap Pemerintah Buatkan Pabrik Es
Pendapatan ASN dan THL Dipotong, Anggota Banggar DPRD Sulut Ini Minta Anggaran Makan Minum Dikurangi
Bahas Anggaran Pemilu di APBD 2023, DPRD Sulut Bakal Hearing KPU dan Bawaslu
2023 Diramal Tahun Resesi, DPRD Sulut Usulkan Anggaran Makan Minum Dipangkas
DPRD Sulut Berduka, Legislator FPDIP Fanny Legoh Meninggal Dunia